MEGAPOSNEWS.COM JATIM – Maraknya Berita Beredar di Media online Terkait dengan Kasus Hukum, Armada PT. Bima Perkasa Energi Polres Jombang hanya mengamankan Supir dan Kernet Tengki PT. Bima Perkasa Energi, pada Minggu 9 Februari 2025 lalu.
LSM GMBI WILTER JATIM SUGENG SP sangat menyayangkan dan angkat bicara, Seharusnya Dalang Penimbun dan Pemilik Tengki PT. Bima Perkasa Energi harus di Proses di tangkap karena mereka ikut menikmati Hasil penyimpanan BBM Solar Subsidi.
Polres Jombang Wajib Transparan kepada Publik dengan kinerjanya menangani Kasus BBM ini, sehingga Nama Polri harum tidak menjadi Ocean Masyarakat Luas.
Sugeng , Demi tegaknya Keadilan, Berharap Presiden Prabowo Subianto Djojohadikusumo menginstruksikan Jajaran Aparat Penegak Hukum melalui Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si bertindak Tegas, berantas Mafia pelanggan Hukum tidak ada Beking-Bekingan Sejalan dengan semangat 100 hari kerja Presiden Prabowo dan visi Asta Cita.
Kronologi Penangkapan, Tim media dan LSM mendatangi Polres Jombang untuk menindaklanjuti proses hukum terhadap armada PT. Bima Perkasa Energi dengan nomor polisi (Nopol) L 9143 UM. Tim tiba di lokasi sekitar pukul 12.51 siang dan menemukan bahwa kendaraan tersebut, bersama dengan dugaan truk Nopol AG 8266 GE serta mobil Panther Nopol L 1232 YW, masih berada di lokasi. Minggu 9 Februari 2025 bulan lalu.
Kehadiran tim media dan LSM bertujuan untuk meminta kepastian hukum dari pihak kepolisian terkait status kendaraan dan dugaan pelanggaran yang dilakukan.
Masyarakat dan pengamat Pengamat Hukum mendesak Polres Jombang untuk segera menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kasus ini, salah satu oknum yang diduga bernama (Els) dan dugaan bos PT yang disinyalir bernama oknum haji doel.
Menurut informasi yang diperoleh, kasus ini diduga berkaitan dengan pelanggaran hukum tertentu yang dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Beberapa pasal yang berpotensi dikenakan terhadap kasus ini antara lain:
1. dugaan Pasal 263 KUHP – Pemalsuan Dokumen, jika terdapat indikasi dokumen kendaraan yang tidak sesuai.
2. dugaan Pasal 372 KUHP – Penggelapan, apabila ditemukan adanya penguasaan barang secara melawan hukum.
3. dugaan Pasal 480 KUHP – Penadahan, jika kendaraan tersebut diduga merupakan hasil dari kejahatan.
4. dugaan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan – Jika ditemukan pelanggaran administrasi kendaraan bermotor atau dokumen perizinan yang tidak sah.
5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di mana pada Pasal 55 disebutkan bahwa siapa saja yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp.60 miliar.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait status hukum kendaraan dan pihak yang bertanggung jawab.
(DM//Red)
