Aceh – Melansir laman resmi Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) kemdikbudristek tanggal 27 Agustus 2022 pukul 10.50, hanya empat saja Sekolah di Aceh yang masuk peringat diatas 100, bukan ranking 1. MAN Modal Bangsa menduduki peringkat 157, SMAN Fajar Harapan Banda Aceh peringkat 434, SMAS Lab School posisi 933, serta MA Insan Cendekia Aceh Timur di posisi 378.Karena itu, pernyataan yang menyebutkan Aceh ranking 1 oleh beberapa pihak dan Kadis Pendidikan, Al Hudri dengan jumlah siswa terbanyak diterima di PTN melalui SBMPTN dinilai sebagai berita bohong.
Ketua Komunitas Jokowi Aceh, Abu Khaidir, sangat menyayangkan pernyataan dari kadisdik tersebut. Ia berharap, seharusnya Dinas Pendidikan yang menjadi leading sektor menanamkan nilai karakter kepada siswa, bisa memberikan contoh yang baik. Bukan malah menebah berita sesat, lagi menyesatkan. Karena menurut Abu Khaidir, selama di tangan Al Hudri, sibuk pencitraan dan mutu pendidikan Aceh sangat amburadul.
“Al Hudri jangan menyampaikan berita dari sumber yang tidak resmi. Sekarang jamannya keterbukaan publik, semua pihak bisa mengakses data yang valid. Dari data LTMPT terlihat bahwa, Aceh tidak masuk dalam rangking satu penerimaan SBMPTN, malah peringkat diatas 100.” ujarnya
Kemudian, Abu Khaidir juga mengungkapkan, dari laporan di lapangan, selama nahkoda pendidikan dibawah Al Hudri banyak keluhan dari para guru di daerah yang tidak mungkin dipublikasikan.
“Begitu banyak keluhan yang kami terima, termasuk pembayaran guru kontrak yang tidak ada SK pengangkatan, sehingga ketika mengajukan usulan administrasi guru ke pusat jadi masalah, contoh pengusulan NUPTK ditolak di tingkat pusat, ini sungguh aneh. Memaksa guru “mengaminkan” bahwa pendidikan Aceh sudah baik. Memaksa sekolah untuk menyamakan lulusan SMK dengan SMA, sehingga guru SMK tak tentu arah dalam pembelajaran, dan banyak lainnya” tegas Abu Khaidir.
Selain itu, Abu Khaidir juga menyayangkan Dinas Pendidikan Aceh kerap mengabaikan program-program dari Kemdikbudristek. Program guru penggerak, sekolah penggerak, dan regulasi program unggulan dari kemdikbudristek seperti angin lalu dimata Al Hudri. Maka sudah sepatutnya Pj Gubernur Aceh segera mengganti Kepala Dinas Pendidikan Aceh, supaya virus ini tidak terus berlanjut.
“Kadis Pendidikan Aceh harus paham penyususan perencanaan pendidikan. Apa yang dibutukan, bagaimana evaluasi dari setiap program. Namun, selama ini yang terjadi sibuk pencitraan seakan akan program yang dijalakan sudah berhasil. Kenyataannya silakan akses rapor pendidikan kita dilaman internet, begitu banyak merahnya.” Sebutnya
Abu Khaidir yang juga Ketua Fast Respon Nusantara Aceh mengaku bahwa Kadis Pendidikan harus diganti oleh Pj Gubernur Aceh dengan SDM yang punya rekam jejak berprestasi alam mengurusi pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Aceh saat ini tidak melakukan perubahan terhadap pola pendidikan dan pembelajaran di Aceh, sedangkan yang menjadi fokusnya hanya sibuk melakukan pencitraan dan merotasi jabatan, baik jajaran dibawahnya maupun kepala sekolah yang kerap melabrak regulasi yang ada.